Seputar Teknolgi & Informasi

All about E-commerce

2011-06-06T23:46:00.000-07:00

e-commerce /Electronic commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya.

E-dagang dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis.
Industri teknologi informasi melihat kegiatan e-dagang ini sebagai aplikasi dan penerapan dari e-bisnis (e-business) yang berkaitan dengan transaksi komersial, seperti: transfer dana secara elektronik, SCM (supply chain management), e-pemasaran (e-marketing), atau pemasaran online (online marketing), pemrosesan transaksi online (online transaction processing), pertukaran data elektronik (electronic data interchange /EDI), dll.
E-dagang atau e-commerce merupakan bagian dari e-business, di mana cakupan e-business lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan tetapi mencakup juga pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan dll. Selain teknologi jaringan www, e-dagang juga memerlukan teknologi basisdata atau pangkalan data (databases), e-surat atau surat elektronik (e-mail), dan bentuk teknologi non komputer yang lain seperti halnya sistem pengiriman barang, dan alat pembayaran untuk e-dagang ini.

E-dagang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994 pada saat pertama kali banner-elektronik dipakai untuk tujuan promosi dan periklanan di suatu halaman-web (website). Menurut Riset Forrester, perdagangan elektronik menghasilkan penjualan seharga AS$12,2 milyar pada 2003. Menurut laporan yang lain pada bulan oktober 2006 yang lalu, pendapatan ritel online yang bersifat non-travel di Amerika Serikat diramalkan akan mencapai seperempat trilyun dolar US pada tahun 2011.

Istilah "perdagangan elektronik" telah berubah sejalan dengan waktu. Awalnya, perdagangan elektronik berarti pemanfaatan transaksi komersial, seperti penggunaan EDI untuk mengirim dokumen komersial seperti pesanan pembelian atau invoice secara elektronik.

Kemudian dia berkembang menjadi suatu aktivitas yang mempunya istilah yang lebih tepat "perdagangan web" - pembelian barang dan jasa melalui World Wide Web melalui server aman (HTTPS), protokol server khusus yang menggunakan enkripsi untuk merahasiakan data penting pelanggan.

Pada awalnya ketika web mulai terkenal di masyarakat pada 1994, banyak jurnalis memperkirakan bahwa e-commerce akan menjadi sebuah sektor ekonomi baru. Namun, baru sekitar empat tahun kemudian protokol aman seperti HTTPS memasuki tahap matang dan banyak digunakan. Antara 1998 dan 2000 banyak bisnis di AS dan Eropa mengembangkan situs web perdagangan ini.

Faktor kunci sukses dalam e-commerce

Dalam banyak kasus, sebuah perusahaan e-commerce bisa bertahan tidak hanya mengandalkan kekuatan produk saja, tapi dengan adanya tim manajemen yang handal, pengiriman yang tepat waktu, pelayanan yang bagus, struktur organisasi bisnis yang baik, jaringan infrastruktur dan keamanan, desain situs web yang bagus, beberapa faktor yang termasuk:
Menyediakan harga kompetitif
Menyediakan jasa pembelian yang tanggap, cepat, dan ramah.
Menyediakan informasi barang dan jasa yang lengkap dan jelas.
Menyediakan banyak bonus seperti kupon, penawaran istimewa, dan diskon.
Memberikan perhatian khusus seperti usulan pembelian.
Menyediakan rasa komunitas untuk berdiskusi, masukan dari pelanggan, dan lain-lain.
Mempermudah kegiatan perdagangan

Masalah e-commerce

Penipuan dengan cara pencurian identitas dan membohongi pelanggan.
Hukum yang kurang berkembang dalam bidang e-commerce ini.

Aplikasi bisnis

Beberapa aplikasi umum yang berhubungan dengan e-commerce adalah:

- E-mail dan Messaging
- Content Management Systems
- Dokumen, spreadsheet, database

- Akunting dan sistem keuangan
Informasi pengiriman dan pemesanan

- Pelaporan informasi dari klien dan enterprise

- Sistem pembayaran domestik dan internasional
-Newsgroup
- On-line Shopping
- Conferencing
- Online Banking

Sekilas Kejahatan E-COMMERCE Di Indonesia

2011-06-06T23:42:00.001-07:00

Dalam beberapa dekade terakhir ini, banyak sekali perbuatan-perbuatan pemalsuan (forgery) terhadap surat-surat dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan bisnis. Perbuatan-perbuatan pemalsuan surat itu telah merusak iklim bisnis di Indonesia. Dalam KUH Pidana memang telah terdapat Bab khusus yaitu Bab XII yang mengkriminalisasi perbuatan-perbuatan pemalsuan surat, tetapi ketentuan-ketentuan tersebut sifatnya masih sangat umum. Pada saat ini surat-surat dan dokumen-dokumen yang dipalsukan itu dapat berupa electronic document yang dikirimkan atau yang disimpan di electronic files badan-badan atau institusi-institusi pemerintah, perusahaan, atau perorangan. Seyogyanya Indonesia memiliki ketentuan-ketentuan pidana khusus yang berkenaan dengan pemalsuan surat atau dokumen dengan membeda-bedakan jenis surat atau dokumen pemalsuan, yang merupakan lex specialist di luar KUH Pidana.
Di Indonesia pernah terjadi kasus cybercrime yang berkaitan dengan kejahatan bisnis, tahun 2000 beberapa situs atau web Indonesia diacak-acak oleh cracker yang menamakan dirinya Fabianclone dan naisenodni. Situs tersebut adalah antara lain milik BCA, Bursa Efek Jakarta dan Indosatnet (Agus Raharjo, 2002.37).
Selanjutnya pada bulan September dan Oktober 2000, seorang craker dengan julukan fabianclone berhasil menjebol web milik Bank Bali. Bank ini memberikan layanan internet banking pada nasabahnya. Kerugian yang ditimbulkan sangat besar dan mengakibatkan terputusnya layanan nasabah (Agus Raharjo 2002:38).
Kejahatan lainnya yang dikategorikan sebagai cybercrime dalam kejahatan bisnis adalah Cyber Fraud, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan melakukan penipuan lewat internet, salah satu diantaranya adalah dengan melakukan kejahatan terlebih dahulu yaitu mencuri nomor kartu kredit orang lain dengan meng-hack atau membobol situs pada internet.
Menurut riset yang dilakukan perusahaan Security Clear Commerce yang berbasis di Texas, menyatakan Indonesia berada di urutan kedua setelah Ukraina (Shintia Dian Arwida. 2002).
Cyber Squalling, yang dapat diartikan sebagai mendapatkan, memperjualbelikan, atau menggunakan suatu nama domain dengan itikad tidak baik atau jelek. Di Indonesia kasus ini pernah terjadi antara PT. Mustika Ratu dan Tjandra, pihak yang mendaftarkan nama domain tersebut (Iman Sjahputra, 2002:151-152).
Satu lagi kasus yang berkaitan dengan cybercrime di Indonesia, kasus tersebut diputus di Pengadilan Negeri Sleman dengan Terdakwa Petrus Pangkur alias Bonny Diobok Obok. Dalam kasus tersebut, terdakwa didakwa melakukan Cybercrime. Dalam amar putusannya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Petrus Pangkur alias Bonny Diobok Obok telah membobol kartu kredit milik warga Amerika Serikat, hasil kejahatannya digunakan untuk membeli barang-barang seperti helm dan sarung tangan merk AGV. Total harga barang yang dibelinya mencapai Rp. 4.000.000,- (Pikiran Rakyat, 31 Agustus 2002).
Namun, beberapa contoh kasus yang berkaitan dengan cybercrime dalam kejahatan bisnis jarang yang sampai ke meja hijau, hal ini dikarenakan masih terjadi perdebatan tentang regulasi yang berkaitan dengan kejahatan tersebut. Terlebih mengenai UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Internet dan Transaksi Elektronika yang sampai dengan hari ini walaupun telah disahkan pada tanggal 21 April 2008 belum dikeluarkan Peraturan Pemerintah untuk sebagai penjelasan dan pelengkap terhadap pelaksanaan Undang-Undang tersebut.
Disamping itu banyaknya kejadian tersebut tidak dilaporkan oleh masyarakat kepada pihak kepolisian sehingga cybercrime yang terjadi hanya ibarat angin lalu, dan diderita oleh sang korban.
Upaya penanggulangan kejahatan e-commerce sekarang ini memang harus diprioritaskan. Indonesia harus mengantisipasi lebih berkembangnya kejahatan teknologi ini dengan sebuah payung hukum yang mempunyai suatu kepastian hukum. Urgensi cyberlaw bagi Indonesia diharuskan untuk meletakkan dasar legal dan kultur bagi masyarakat indonesia untuk masuk dan menjadi pelaku dalam pergaulan masyarakat yang memanfaatkan kecanggihan dibidang teknologi informasi.
Adanya hukum siber (cyberlaw) akan membantu pelaku bisnis dan auditor untuk melaksanakan tugasnya. Cyberlaw memberikan rambu-rambu bagi para pengguna internet. Pengguna internet dapat menggunakan internet dengan bebas ketika tidak ada peraturan yang mengikat dan “memaksa”. Namun, adanya peraturan atau hukum yang jelas akan membatasi pengguna agar tidak melakukan tindak kejahatan dan kecurangan dengan menggunakan internet. Bagi auditor, selain menggunakan standar baku dalam mengaudit sistem informasi, hukum yang jelas dan tegas dapat meminimalisasi adanya tindak kejahatan dan kecurangan sehingga memberikan kemudahan bagi auditor untuk melacak tindak kejahatan tersebut. Adanya jaminan keamanan yang diberikan akan menumbuhkan kepercayaan di mata masyarakat pengguna sehingga diharapkan pelaksanaan e-commerce khususnya di Indonesia dapat berjalan dengan baik.
Kasus-kasus cybercrime dalam bidang e-commerce sebenarnya banyak sekali terjadi, namun ditengah keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia aparat hukum dibidang penyelidikan dan penyidikan, banyak kasus-kasus yang tidak terselesaikan bahkan tidak sempat dilaporkan oleh korban, sehingga sangat dibutuhkan sekali kesigapan sistem peradilan kita untuk menghadapi semakin cepatnya perkembangan kejahatan dewasa ini khususnya dalam dunia cyber.
Untuk mencapai suatu kepastian hukum, terutama dibidang penanggulangan kejahatan e-commerce, maka dibutuhkan suatu undang-undang atau peraturan khusus mengenai cybercrime sehingga mengatur dengan jelas bagaimana dari mulai proses penyelidikan, penyidikan sampai dengan persidangan.
Diharapkan aparat penegak hukum di Indonesia lebih memahami dan “mempersenjatai” diri dengan kemamampuan penyesuaian dalam globalisasi perkembangan teknologi ini sehingga secanggih apapun kejahatan yang dilakukan, maka aparat penegak hukum akan dengan mudah untuk menanggulanginya dan juga tidak akan terjadi perbedaan persepsi mengenai penerapan suatu undang-undang ataupun peraturan yang telah ada, dan dapat tercapainya suatu kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Sumber

Makalah tentang E-Commerce

2011-06-06T23:40:00.000-07:00

BAB 1

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang sangat dramatis dalam beberapa tahun terakhir telah membawa dampak transformational pada berbagai aspek kehidupan, termasuk di dalamnya dunia bisnis. Setelah berlalunya era “total quality” dan “reengineering”, kini saatnya “era elektronik” yang ditandai dengan menjamurnya istilah-istilah e-business, e-university, e-government, e-economy, e-emtertainment, dan masih banyak lagi istilah sejenis.

Salah satu konsep yang dinilai merupakan paradigma bisnis baru adalah e-business atau dikenal pula dengan istilah e-commerce sebagai bidang kajian yang relatif masih baru dan akan terus berkembang, e-business berdampak besar pada praktek bisnis, setidaknya dalam hal penyempurnaan direct marketing, transformasi organisasi, dan redefinisi organisasi.
Model bisnis ini menekankan pertukaran informasi dan transaksi bisnis yang bersifat peperless, melalui Elektronik Data Interchange (EDI), E-mail, dan teknologi lainnya yang juga berbasis jaringan. Popularitas e-business dipenghujung abad 20 dan di awal milenium baru ini ditunjang oleh tiga faktor pemicu utama, yaitu (1) faktor pasar dan ekonomi, diantara kompetisi yang semakin intensif, perekonomian global, kesepakatan dagang regional, dan kekuasaan konsumen yang semakin bertambah besar, (2) faktor sosial dan lingkungan, seperti perubahan karakteristik angkatan kerja, deregulasi pemerintah, kesadaran dan tuntutan akan praktis etis, kesadaran akan tanggung jawab sosial perusahaan, dan perubahan politik, dan (3) faktor teknologi, meliputi singkatnya usia siklus hidup produk dan teknologi.

BAB II

PEMBAHASAN

Definisi E-Commerce ( Electronic Commerce) : E-commerce merupakan suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas Internet dimana terdapat website yang dapat menyediakan layanan get and deliver
commerce akan merubah semua kegiatan marketing dan juga sekaligus memangkas biayabiaya operasional untuk kegiatan trading (perdagangan)
Perkembangan teknologi (tele)komunikasi dan komputer menyebabkan terjadinya perubahan kultur kita sehari-hari. Dalam era yang disebut “information age” ini, media elektronik menjadi salah satu media andalan untuk melakukan komunikasi dan bisnis. E commerce merupakan extensiondari commerce dengan mengeksploitasi media elektronik. Meskipun penggunaan media elektronik ini belum dimengerti, akan tetapi desakan bisnis menyebabkan para pelaku bisnis mau tidak mau harus menggunakan media elektronik ini.
Pendapat yang sangat berlebihan tentang bisnis ‘dotcom’ atau bisnis on-line seolah-olah mampu menggantikan bisnis tradisionalnya (off-line). Kita dapat melakukan order dengen cepat diinternet – dalam orde menit – tetapi proses pengiriman barang justru memakan waktu dan koordinasi yang lebih rumit, bisa memakan waktu mingguan, menurut Softbank;s Rieschel, Internet hanya menyelesaikan 10% dari proses transaksi, sementara 90 % lainnya adalah biaya untuk persiapan infrastruktur back-end, termasuk logistic. Reintiventing dunia bisnis bukan berarti menggantikan system yang ada, tapi justru komplemen dan ekstensi dari system infratruktur perdagangan dan produksi yang ada sebelumnya.
Dalam mengimplementasikan e-commerce tersedia suatu integrasi rantai nilai dari infrastrukturnya, yang terdiri dari tiga lapis. Perama, Insfrastruktur system distribusi (flow of good) kedua, Insfrastruktur pembayaran (flow of money) Dan Ketiga, Infrastruktur system informasi (flow of information). Dalam hal kesiapan infrastruktur e-commerce, kami percaya bahwa logistics follow trade, bahwa semua transaksi akan diikuti oleh perpindahan barang dari sisi penjual kepada pembeli. Agar dapat terintegrasinya system rantai suplai dari supplier, ke pabrik, ke gudang, distribusi, jasa transportasi, hingga ke customer maka diperlukan integrasi enterprise system untuk menciptakan supply chain visibility. Ada tiga factor yang patur dicermati oleh kita jika ingin membangun toko e-commerce yaitu : Variability, Visibility, dan Velocity (Majalah Teknologi, 2001).
Yang menjadi pertayaan bahwa bagaimana kita melakukan penyelidikan sebelum memutuskan untuk terjun ke market on-line ini, ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan diantaranya ;
Process conducting dalam penyelidikan : 1) mendefinisikan targer pasar, 2) menidentifikasikan kelompok untuk dijadikan pembelajaran. 3) indentity topk untuk discusi.
Dalam tahap penunjungnya maka dapat diselidiki : 1) identity letak demografi website di tempat tertentu, 2) memutuskan focus editorialnya, 3) memutuskan isi dari contentnya, 4) memutuskan pelayanan yang dibuat untuk berbagai type pengunjung (Turban M, 2001)
Ternyata tidak mudah mengimplementasikan eCommerce dikarenakan banyaknya faktor yang terkait dan teknologi yang harus dikuasai. Tulisan (report) ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang teknologi apa saja yang terkait, standar-standar yang digunakan, dan faktor-faktor yang harus diselesaikan.
Jenis eCommerce eCommerce dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu Business to Business (B2B) dan Business to Consumer (B2C, retail). Kedua jenis eCommerce ini memiliki karakteristikyang berbeda. Business to Business eCommerce memiliki karakteristik
 Trading partners yang sudah diketahui dan umumnya memiliki hubungan (relationship) yang cukup lama. Informasi hanya dipertukarkan dengan partner tersebut. Dikarenakan sudah mengenal lawan komunikasi, maka jenis informasi yang dikirimkan dapat disusun sesuai dengan kebutuhan dan kepercayaan (trust).
 Pertukaran data (data exchange) berlangsung berulang-ulang dan secara berkala, misalnya setiap hari, dengan format data yang sudah disepakati bersama. Dengan kata lain, servis yang digunakan sudah tertentu. Hal ini memudahkan pertukaran data untuk dua entiti yang menggunakan standar yang sama.
 Salah satu pelaku dapat melakukan inisiatif untuk mengirimkan data, tidak harus menunggu parternya.
 Model yang umum digunakan adalah peer-topeer, dimana processing intelligence dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis.

A. Business to Consumer eCommerce
Memiliki karakteristik sebagai berikut: Terbuka untuk umum, dimana informasi disebarkan ke umum.
 Servis yang diberikan bersifat umum (generic) dengan mekanisme yang dapat digunakan oleh khalayak ramai. Sebagai contoh, karena sistem Web sudah umum digunakan maka servis diberikan dengan menggunakan basis Web.
 Servis diberikan berdasarkan permohonan (on demand). Konsumer melakuka inisiatif dan produser harus siap memberikan respon sesuai dengan permohonan.
 Pendekatan client/server sering digunakan dimana diambil asumsi client (consumer) menggunakan sistem yang minimal (berbasis Web) dan processing (business procedure) diletakkan di sisi server.
Menurut sebuah report dari E&Y Consulting, perkembangan kedua jenis eCommerceini dapat dilihat pada tabel berikut. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa perkembangan Business to Business lebih pesat daripada Business to Consumer. Itulah sebabnya banyak orang mulai bergerak di bidang Business-to-business.
Meskipun demikian, Business-to-Consumer masih memiliki pasar yang besar yang tidak dapat dibiarkan begitu saja. Tingginya PC penetration (teledensity) menunjukkan indikasi bahwa banyak orang yang berminat untuk melakukan transaksi bisnis dari rumah. Negara yang memiliki indikator PC peneaion yang tinggi mungkin dapat dianggap sebagai negara yang lebih siap untuk melakukan eCommerce.

Business to Business eCommerce umumnya menggunakan mekanisme Electronic Data Interchange (EDI). Sayangnya banyak standar EDI yang digunakan sehingga menyulitkan interkomunikasi antar pelaku bisnis. Standar yang ada saat ini antara lain: EDIFACT, ANSI X.12, SPEC 2000, CARGO-IMP, TRADACOMS, IEF, GENCOD, EANCOM, ODETTE, CII. Selain standar yang disebutkan di atas, masih ada formatformat lain yang sifatnya proprietary. Jika anda memiliki beberapa partner bisnis yang sudah menggunakan standar yang berbeda, maka anda harus memiliki sistem untuk melakukan konversi dari satu format ke format lain. Saat ini sudah tersedia produk yang dapat melakukan konversi seperti ini.

Pendekatan lain yang sekarang cukup populer dalam standarisasi pengiriman data adalah dengan menggunakan Extensible Markup Language (XML) yang dikembangkan oleh World Wide Web Consortium (W3C). XML menyimpan struktur dan jenis elemen data di dalam dokumennya dalam bentuk tags seperti HTML tags sehingga sangat efektif digunakan untuk sistem yang berbeda. Kelompok yang mengambil jalan ini antara lain adalah XML/EDI group (www.xmledi.net).

Pada mulanya EDI menggunakan jaringan tersendiri yang sering disebut VAN (ValueAdded Network). Populernya jaringan komputer Internet memacu inisiatif EDI melalui jaringan Internet, atau dikenal dengan nama EDI overInternet.
Topik yang juga mungkin termasuk di dalam business-to-business eCommerce adalah electronic/Internet procurement dan Enterprise Resource Planning (ERP). Hal ini adalah implementasi penggunaan teknologi informasi pada perusahaan dan pada manufakturing. Sebagai contoh, perusahaan Cisco maju pesat dikarenakan menggunakan teknologi informasi sehingga dapat menjalankan just-in-time manufacturing untuk produksi produknya.

Business to Consumer eCommerce memiliki permasalahan yang berbeda. Mekanisme untuk mendekati consumer pada saat ini menggunakan bermacam-macam pendekatan seperti misalnya dengan menggunakan “electronic shopping mall” atau menggunakan konsep “portal”.
Electronic shopping mall menggunakan web sites untuk menjajakan produk dan servis. Para penjual produk dan servis membuat sebuah storefront yang menyediakan catalog produk dan servis yang diberikannya. Calon pembeli dapat melihat-lihat produk dan servis yang tersedia seperti halnya dalam kehidupan sehari-hari dengan melakukan window shopping. Bedanya, (calon) pembeli dapat melakukan shopping ini kapan saja dan darimana saja dia berada tanpa dibatasi oleh jam buka took.

Konsep portal agak sedikit berbeda dengan electronic shopping mall, dimana pengelola portal menyediakan semua servis di portalnya (yang biasanya berbasis web). Sebagai contoh, portal menyediakan eMail gratis yang berbasis Web bagi para pelanggannya sehingga diharapkan sang pelanggan selalu kembali ke portal tersebut.

B. Perspektif dan Perkembangan E-Commerce
Istilah e-business berkaitan erat dengan e-commerce. Bagi sebagian kalangan, istilah e-commerce diartikan secara sempit sebagai transaksi jual beli produk, jasa dan informasi antar mitra bisnis lewat jaringan komputer, termasuk internet. Sedangkan e-business mengacu pada lingkup yang lebih luas dan mencakup pula layanan pelanggan, kolaborasi dengan mitra bisnis, dan transaksi elektronik internal dalam sebuah organisasi.
Meskipun demikian, istilah e-commerce sebenarnya dapat didefinisikan berdasar 5 perspektif (Phan, 1998; ); (1) on-linepurchasing perspective; (2) digital communications perspective; (3) service perspective; (4) business process perspective; dan (5) market-of-one perspective. Dengan demikian, pada hakikatnya dalam lingkup yang luas e-commerce bisa dikatakan ekuivalen atau sama dengan e-business(Turban, et al, 2000)
Perspektif Mengenai E-Commerce
PERSPEKTIF DEFINISI E-COMMERCE FOKUS
1. On-line Purchasing Perspective Sistem yang memungkinkan pembelian dan penjualan produk dan informasi melalui internet Transaksi online
2. Digital Communication Perspective Sistem yang memungkinkan pengiriman informasi digital produk, jasa dan pembayaran online Komunikasi secara elektronis
3. Service Perspective Sistem yang memungkinkan upaya menekan biaya, menyempurnakan kualitas produk dan informasi instan terkini, dan meningkatkan kecepatan penyampaian jasa. Efisiensi dan layanan pelanggan
4. Business Process Perspective Sistem yang memungkinkan otomatisasi transaksi bisnis dan aliran kerja Otomatisasi proses bisnis
5. Market-of-one Perspective Sistem yang memungkinkan proses “Customization” produk dan jasa untuk diadaptasikan pada kebutuhan dan keinginan setiap setiap pelangga secara efisien Proses customization
Sumber : diolah dari Phan (1998)

C. Peluang dan Tantangan E-Commerce
Perkembangan internet berdampak pada perubahan cara organisasi merancang, memproses, memproduksi, memasarkan, dan menyampaikan produk. Lingkup persaingan yang semakin luas juga menuntut integrasi dan koordinasi anatara departemen sistem informasi, pemasaran, layanan pelanggan, dan departemen-departemen lainnya dalam organisasi. Beraneka raga peluang pemanfaatan internet yang bisa diekploitasi meliputi:
• Sumber baru untuk informasi pasar
• Individualized marketing
• Cara baru menjalin relasi online dengan pelanggan dan membangun citra merk;
• Peluang baru bagi distribusi produk dan komunikasi pemasaran;
Proses penyampaian produk secara digital via internet diperkirakan akan semakin marak dalam berbagai sektor bisnis, terutama untuk program perangkat lunak, surat kabar, tiket pesawat, perbankan, asuransi, pendidikan, dan lain-lain
Sekalipun ada banyak sekali daya pikat e-business (terutama yang berbasis internet), masih ada sejumlah tantangan atau keterbatasan yang harus diatasi. Sebuah survey yang dilakukan oleh majalah internetweek pada tahun 1998 mengungkap sejumlah faktor non teknis yang menghambat perkembangan e-business
D. Dampak e-Commerce terhadap pratik bisnis
Dalam kategori pertama, e-commerce berdampak pada akselerasi pertumbuhan direct marketing yang secara tradisional berbasis mail order (katalog) dan telemarketing. Kemunculan e-commerce memberikan beberapa dampak positif bagi aktivitas pemasaran, diantaranya :
 Memudahkan promosi produk dan jasa secara interaktif dan real time melalui saluran komunikasi langsung via internet
 Menciptakan saluran distribusi baru yang bisa menjangkau lebih banyak pelanggan di hampir semua belahan dunia
 Memberikan penghematan signifikan dalam hal biaya pengirima informasi dan produk terdigitalisasi (contoh :perangkat lunak dan musik)
 Menekan waktu siklus dan tugas –tugas administratif (terutama untuk pemasaran internasional) mulai dari pemesanan hingga pengiriman produk
 Layanan pelanggan yang lebih responsif dan memuaskan, karena pelanggan bisa mendapatkan informasi lebih rinci dan merespon cepat secara online
 Memfasilitasi mass customization yang telah diterapkan pada sejumlah produk seperti kosmetik, mobil, rumah, komputer, kartu ucapan, dan berbagai macam produk lainnya.
 Memudahkan aplikasi one-to-one atau direct advertising yang lebih efektif dibandingkan mass advertising
 Menghemat biaya dan waktu dalam menangani pemesanan, karena sistem pemesanan elektronik memungkinkan pemrosesan yang lebih cepat dan akurat
 Menghadirkan pasar maya/virtual (markespace) sebagai komplemen pasa tradisional (marketplace)
Dalam hal transformasi organisasi, e-commerce mengubah karakterisik pekerjaan, karir, dan kompensasi. E-commerce menuntut kompetensi, komitmen, kreativitas, dan fleksibilitas karyawan dalam beradaptasi dengan setiap perubahan lingkungan yang ramping, bercirikan pemberdayaan dan desentralisasi wewenang, beranggotakan knowledge based workers, mampu beradaptasi secara cepat dengan teknologi baru dan perubahan lingkungan (learning organisation), mampu dan berani bereksperimen dengan produk, jasa maupun proses baru, dan mampu mengelola perubahan secara strategik.
Sedangkan dalam hal redefinisi organisasi, e-commerce memunculkan model bisnis baru yang berbasis jasa online di markespace. Hal ini bisa berdampak pada redefinisi misi organisasi dan cara organisasi menjalankan bisnisnya. Perubahan ini anatar lain meliputi peralihan dari sistem produksi massal menjadi pemanufakturan just in time (JIT) yang lebih customized, integrasi berbagai sistem fungsional (seperti produksi, keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia). Hal ini difasilitasi dengan sistem ERP (Enterprise Resource Planning) berbasis internet berupa perangkat lunak khusus seperti SAP R/3, microsoft enterprise, DCOM, dan lain-lain.
E. Manfaat E-businees bagi Organisasi, Konsumen, dan Masyarakat luas
1. Bagi Organisasi
 Memperluas pasar hingga mencakup pasar nasional dan pasar global, sehingga perusahaan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan, memilih pemasok terbaik, dan menjalin relasi dengan mitra bisnis yang dinilai paling cocok
 Menekan biaya menyusun, memproses, mendistribusikan, menyimpan, dan mengakses informasi berbasis kertas
 Memungkinkan perusahaan mewujudkan bisnis yang sangat terspesialisasi.
 Menekan biaya persediaan dan overhead dengan cara memfasilitasi manajemen rantai nilai bertipe “pull” yang prosesnya berawal dari pesanan pelanggan dan menggunakan pemanufakturan just-in-time
 Menekan waktu antara pembayaran dan penerimaan produk/jasa
 Meningkatkan produktivitas karyawan melalui rekayasa ulang proses bisnis
 Menekan biaya telekomunikasi
2. Bagi Konsumen
 Memungkinkan konsumen berbelanja atau melakukan transaksi lainnya setiap saat (24 jam
 Memberikan pilihan produk dan pemasok yang lebih banyak kepada pelanggan
 Memungkinkan konsumen dalam mendapatkan produk dan jasa yang lebih murah, karena konsumen bisa berbelanja di banyak tempat dan melakukan perbandingan secara cepat
 Produk yang terdigitalisasi, e-business memungkinkan pengiriman produk secara cepat dan real-time
 Memungkinkan pelanggan berinteraksi dengan pelanggan lainnya dalam electronik communities dan saling bertukar gagasan dan pengalaman
 Memungkinkan pelanggan berpartisipasi dalam lelang virtual
3. Bagi Masyarakat luas
 Memungkinkan lebih banyak orang bekerja di rumah
 Memungkinkan beberapa jenis barang dijual dengan harga murah
F. Kelemahan Dan Kendala E-ecommerce
Menurut survey yang dilakukan oleh CommerceNet http://www.commerce.net/ para pembeli / pembelanja belum menaruh kepercayaan kepada e-commerce, mereka tidak dapat menemukan apa yang mereka cari di e-commerce, belum ada cara yang mudah dan sederhana untuk membayar. Di samping itu, surfing di e-commerce belum lancar betul.
Pelanggan e-commerce masih takut ada pencuri kartu kredit, rahasia informasi personal mereka menjadi terbuka, dan kinerja jaringan yang kurang baik. Umumnya pembeli masih belum yakin bahwa akan menguntungkan dengan menyambung ke Internet, mencari situs shopping, menunggu download gambar, mencoba mengerti bagaimana cara memesan sesuatu, dan kemudian harus takut apakah nomor kartu kredit mereka di ambil oleh hacker.
Tampaknya untuk meyakinkan pelanggan ini, e-merchant harus melakukan banyak proses pemandaian pelanggan. Walaupun demikian Gail Grant, kepala lembaga penelitian di CommerceNet http://www.commerce.net/ meramalkan sebagian besar pembeli akan berhasil mengatasi penghalang tersebut setelah beberapa tahun mendatang.
Grant mengatakan jika saja pada halaman Web dapat dibuat label yang memberikan informasi tentang produk dan harganya, akan sangat memudahkan untuk search engine menemukan sebuah produk secara online. Hal tersebut belum terjadi memang karena sebagian besar merchant ingin agar orang menemukan hanya produk mereka tapi bukan kompetitor-nya apalagi jika ternyata harga yang diberikan kompetitor lebih murah.
Untuk sistem bisnis-ke-bisnis, isu yang ada memang tidak sepelik di atas, akan tetapi tetap ada isu-isu serius. Seperti para pengusaha belum punya model yang baik bagaimana cara mensetup situs e-commerce mereka, mereka mengalami kesulitan untuk melakukan sharing antara informasi yang diperoleh online dengan aplikasi bisnis lainnya. Masalah yang barangkali menjadi kendala utama adalah ide untuk sharing informasi bisnis kepada pelanggan dan supplier – hal ini merupakan strategi utama dalam sistem e-commerce bisnis ke bisnis.
Kunci utama untuk memecahkan masalah adalah merchant harus menghentikan pemikiran bahwa dengan cara menopangkan diri pada Java applets maka semua masalah akan solved, padahal kenyataannya adalah sebetulnya merchant harus me-restrukturisasi operasi mereka untuk mengambil keuntungan maksimal dari e-commerce. Grant mengatakan, “E-commerce is just like any automation – it amplifies problems with their operation they already had.”
G. Hubungan Hukum Pelaku E-Commerce
Dalam bidang hukum misalnya, hingga saat ini Indonesia belum memiliki perangkat hukum yang mengakomodasi perkembangan e-commerce. Padahal pranata hukum merupakan salah satu ornamen utama dalam bisnis. Dengan tiadanya regulasi khusus yang mengatur mengatur perjanjian virtual, maka secara otomatis perjanjian-perjanjian di internet tersebut akan diatur oleh hukum perjanjian non elektronik yang berlaku.
Hukum perjanjian Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak berdasarkan pasal 1338 KUHPerd. Asas ini memberi kebebasan kepada para pihak yang sepakat untuk membentuk suatu perjanjian untuk menentukan sendiri bentuk serta isi suatu perjanjian. Dengan demikian para pihak yang membuat perjanjian dapat mengatur sendiri hubungan hukum diantara mereka.
Sebagaimana dalam perdagangan konvensional, e-commerce menimbulkan perikatan antara para pihak untuk memberikan suatu prestasi. Implikasi dari perikatan itu adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat.
Didalam hukum perikatan Indonesia dikenal apa yang disebut ketentuan hukum pelengkap. Ketentuan tersebut tersedia untuk dipergunakan oleh para pihak yang membuat perjanjian apabila ternyata perjanjian yang dibuat mengenai sesuatu hal ternyata kurang lengkap atau belum mengatur sesutu hal. Ketentuan hukum pelengkap itu terdiri dari ketentuan umum dan ketentuan khusus untuk jenis perjanjian tertentu.
Jual-beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam KUHPerd, sedangkan e-commerce pada dasarnya merupakan model transaksi jual-beli modern yang mengimplikasikan inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi. Dengan demikian selama tidak diperjanjikan lain, maka ketentuan umum tentang perikatan dan perjanjian jual-beli yang diatur dalam Buku III KUHPerd berlaku sebagai dasar hukum aktifitas e-commerce di Indonesia. Jika dalam pelaksanaan transaksi e- commerce tersebut timbul sengketa, maka para pihak dapat mencari penyelesaiannya dalam ketentuan tersebut.
Akan tetapi permasalahannya tidaklah sesederhana itu. E-commerce merupakan model perjanjian jual- beli dengan karakteristik dan aksentuasi yang berbeda dengan model transaksi jual-beli konvensional, apalagi dengan daya jangkau yang tidak hanya lokal tapi juga bersifat global. Adaptasi secara langsung ketentuan jual-beli konvensional akan kurang tepat dan tidak sesuai dengan konteks e-commerce. Oleh karena itu perlu analisis apakah ketentuan hukum yang ada dalam KUHPerd dan KUHD sudah cukup relevan dan akomodatif dengan hakekat e-commerce atau perlu regulasi khusus yang mengatur tentang e-commerce.
Beberapa permasalahan hukum yang muncul dalam bidang hukum dalam aktivitas e-commerce, antara lain:
1. Otentikasi subyek hukum yang membuat transaksi melalui internet;
2. Saat perjanjian berlaku dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum ;
3. Obyek transaksi yang diperjualbelikan;
4. Mekanisme peralihan hak;
5. Hubungan hukum dan pertanggungjawaban para pihak yang terlibat dalam transaksi baik penjual, pembeli, maupun para pendukung seperti perbankan, internet service provider (ISP), dan lain-lain;
6. Llegalitas dokumen catatan elektronik serta tanda tangan digital sebagai alat bukti;
7. Mekanisme penyelesaian sengketa;
8. Pilihan hukum dan forum peradilan yang berwenang dalam penyelesaian sengketa.
Praktisi teknologi informasi (TI) Roy Suryo pernah menyebutkan sejumlah warnet (warung internet) di Yogyakarta menyediakan sejumlah nomor kartu kredit yang dapat dipergunakan para pelanggannya untuk berbelanja di toko maya tersebut. Sementara itu, Wakil Ketua Kompartemen Telematika Kadin, Romzy Alkateri, pernah mengungkapkan pengalamannya. Ia pernah ditagih beberapa kali atas suatu transaksi jasa hosting yang dilakukannya dengan sebuah penyedia web hosting di luar negeri. Padahal, ia mengaku sudah membayar jasa hosting tersebut dengan menggunakan kartu kredit. Lebih jauh lagi, ia pun beberapa kali meminta pihak issuer untuk tidak melakukan pembayaran tersebut karena merasa tidak melakukan transaksi jasa hosting lebih dari satu kali.
Dari berbagai kasus penipuan kartu kredit seperti di atas, tentunya selain pihak card holder, pihak merchant juga akan dirugikan. Apabila card holder menyangkal telah melakukan transaksi menggunakan charge card/credit card melalui internet, maka pihak issuer tidak akan melakukan pembayaran, baik kepada merchant ataupun pihak jasa payment services. Di Amerika, biasanya untuk sejumlah nilai transaksi tertentu, kerugian tersebut ditanggung secara bersama oleh merchant dan pihak jasa payment services.

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

Pengembangan aplikasi e-commerce bagi sebuah perusahaan / lembaga merupakan proses yang cukup kompleks. Melibatkan beberapa organisasi / situs dalam penanganan sekuriti dan otorisasi.
Perangkat lunak aplikasi e-commerce dalam dunia bisnis dapat mendukung pemotongan rantai distribusi sehingga konsumen dapat memperoleh suatu produk dengan harga yang lebih murah. Jenis antarmuka web dipilih dengan pertimbangan fleksibilitas implementasi perangkat lunak mi yang dapat dilakukan di jaringan intranet maupun internet, kemudahan untuk deployment, serta kemampuan cross platform.

Dalam makalah mi telah diuraikan mengenai arsitektur sistem, tool dan konfigurasi yang diperlukan untuk mengimplementasi aplikasi web e-commerce, konsiderasi masalah keamanan sistem, perancangan dan sisi diagram alur aplikasi dan perancangan basis data, serta kode program PHP yang diperlukan untuk implementasi aplikasi mi.

Sumber

System-specific security policies

2010-11-01T23:21:00.000-07:00

System-specific security policies

Policy atau kebijakan merupakan elemen utama dari e-Audit yang harus diperiksa, karena dari suatu policy lah suatu perusahaan yang diperiksa menentukan software dan hardware yang akan digunakan. Dari policy ini pula lah kita dapat menentukan lebih lanjut aspek pemeriksaan terhadap software dan hardware di suatu perusahaan / jaringan. Sebagai contoh, apabila dalam policy perusahaan secara tegas terlihat bahwa selain software yang secara default terinstall di workstation, maka user dilarang menginstall software lainnya, maka dalam melakukan e-Audit, kita harus dapat memastikan bahwa memang benar tidak ada software lain yang terinstall. Apabila dalam pemeriksaan ternyata ditemukan banyak software lain yang terinstall, maka software tersebut harus dimasukan dalam laporan pemeriksaan agar dapat ditindaklanjuti berdasarkan policy yang ada.

Selain itu, policy yang baik dari suatu pemeriksaan dapat mendukung terciptanya keamanan, keandalan dan reliability dari jaringan secara keseluruhan. Sehingga total suatu proses dalam sistem yang dimulai dari input hingga out-put dapat berjalan dengan baik.

***

Penjabaran di atas adalah uraian secara singkat mengenai konsep dari e-Audit. Diharapkan kedepannya konsep ini dapat berkembang dari kenyataan yang ada dalam dunia praktis, karena setiap kondisi di lapangan dapat mempengaruhi pemeriksaan itu sendiri. Dengan demikian, uraian tersebut di atas langkah awal pemahaman e-Audit.

. System-spesific Policy (SSPs) pengendali konfigurasi penggunaan perangkat atau teknologi secara teknis atau manajerial.

http://www.neoteker.or.id/it-a-law-corner/68-e-audit-uji-tuntas-keamanan-komputer.html

http://syopian.net/blog/?p=629

Enterprise information security program policy

2010-11-01T23:07:00.000-07:00

Tugas 2

Enterprise information security program policy
Enterprise information security policy (EISP) menentukan kebijakan departemen keamanan informasi dan menciptakan kondisi keamanan informasi di setiap bagian organisasi.

Kebijakan Infosec Perusahaan /Enterprise InfoSec Policy (EISP)

1 Menetapkan arah strategi, jangkauan, & sifat

Untuk berbagai area keamanan organisasi

2 Menugaskan tanggung jawab untuk berbagai area infosec

3 Mengembangkan panduan, implementasi,

& Kebutuhan manajemen ttg program infosec

Dokumen EISP perlu menyediakan :

1 Suatu ikhtisar filosopi corporate atas keamanan

2 Informasi ttg organisasi infosec

& tugas infosec :

3 Tanggung jawab untuk keamanan

bersama oleh semua anggota organisasi

4 Tanggung jawab untuk keamanan yg khusus/khas untuk masing2 tugas organisasi

Komponent EISP

1 Statement dari tujuan: What the policy is for

2 Unsur keamanan teknologi Informasi : menetapkan infosec

3 Kebutuhan untuk keamanan teknologi informasi : membenarkan pentingnya infosec didalam organisasi

4 Tanggung jawab dan tugas keamanan teknologi informasi :

Menetapkan struktur organisasi

5 Standar dan petunjuk acuan teknologi informasi

Contoh EISP

Melindungi informasi :

Informasi harus dilindungi

dalam suatu caranya dengan sensitivitas, nilai dan kekritisan

Menggunakan informasi :

Informasi perusahaan X

Harus digunakan hanya untuk tujuan bisnis

Diotorisasi dengan jelas oleh manajemen

Menangani Informasi, mengakses, & pemakaian :

Informasi adalah suatu aset yg penting

& semua akses untuk, penggunaan, & pemrosesan dari

informasi perusahaan X

Harus konsisten dengan kebijakan & standard

Penolakan kerusakan program dan data :

Perusahaan X melepaskan tanggung jawabnya

Karena kerugian atau kerusakan pada data atau software

Yg diakibatkan dari usahanya untuk melindungi

confidentiality, integrity, & availability

Ttg informasi yg ditangani oleh komputer

& sistem komunikasi

Legal Conflicts:

Kebijakan infosec perusahaan X yg telah dibuat garis besarnya

Untuk menemukan perlindungan Hukum dan aturan,

& kebijakan infosec perusahaan X

Dipercayai bila menemukan konflik

Haruslah melaporkan kepada manajemen infosec

Perkecualian pada kebijakan:

Perkecualian pada kebijakan infosec kejadiannya jarang dimana penilaian resiko telah diuji implikasinya lebih dahulu

Kebijakan Non-Enforcement :

Manajemen non-enforcement

Ttg syarat kebijakan yg

tidak mendasari persetujuan tersebut

Pelanggaran hukum :

Manajemen perusahan X

Harus dengan serius mempertimbangkan

Penuntutan hukum pada semua pelanggaran hukum

yg di ketahui

Pembatalan hak akses :

Perusahaan X menyediakan hak

Untuk membatalkan hak teknologi informasi para user pada setiap saat

Standard infosec Industry-Specific :

Sistem informasi perusahaan X

Harus memperkerjakan standard infosec industry-specific

Penggunaan prosedur dan kebijakan infosec :

Semua dokumentasi infosec perusahaan X

Termasuk, tetapi tidak dibatasi pada,

Kebijakan, standard, & prosedur,

Harus di klasifikasikan sebagai “Internal Use Only,”

Kecuali jika dibuat untuk

proses bisnis external atau mitra

Pelaksanaan kendali keamanan :

Semua kendali keamanan sistem informasi harus

dapat dilaksanakan sebelum disetujui sebagai bagian

Dari prosedur baku operasi

http://afenprana.files.wordpress.com/2009/01/05ksifo-kebijakankeamanan.ppt

http://syopian.net/blog/?p=629

Issue-specific security policies

2010-11-01T22:59:00.000-07:00

Tugas 2
Issue-specific security policies

Issue-spesific security policy (ISSP) adalah sebuah peraturan yang menjelaskan perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima dari segi keamanan informasi pada setiap teknologi yang digunakan, misalnya e-mail atau penggunaan internet.

Kebijakan keamanan Issue-Specific/Issue-Specific Security Policy (ISSP)

1. Menyediakan secara rinci, petunjuk sasaran

Untuk menginstruksikan organisasi didalam penggunaan system teknologi yg “secure”

2. Mulai dengan intro pada filosopi teknologi organisasi

3 Dipakai untuk melindungi karyawan & organisasi

Dari inefficiency/ambiguitas

4 Dokumen bagaimana sistem basis technology

Yg dikendalikan

5. identifikasi proses & otoritas

6. Dipakai untuk mengganti kerugian organisasi

7.Karena penggunaan sistem yg tidak sah atau tdk sesuai

Setiap organisasi ISSP perlu :

1.menunjuk spesifik sistem basis teknologi

2. Membutuhkan updates

3. mengandung issue statement

Atas posisi organisasi atas suatu issue

Topik ISSP bisa meliputi :

1 penggunaan e-mail

2 Pengunaan dari Internet & World Wide Web

3 Konfigurasi minimum tertentu dari komputer

4 untuk melindungi terhadap malware

5 larangan terhadap hacking Atau menguji kendali keamanan organisasi

6 Penggunaan rumah terhadap peralatan komputer milik perusahaan

7 Penggunaan peralatan pribadi atas jaringan perusahaan

8 Penggunaan teknologi telekomunikasi

Komponen ISSP

Tujuan :

1 Jangkauan dan yg dapat dipakai

2 Definisi teknologi yg dialamatkan

3 Tanggung jawab

akses otoritas & pemakaian peralatan :

4 Akses pemakai

5 Adil & pengguna bertanggung jawab

6 Proteksi Privacy

Pendekatan umum untuk implementasi ISSP :

1 Menomori dokumen ISSP independent

2 Dokumen ISSP tunggal yg comprehensive

3 Dokumen ISSP Modular

http://afenprana.files.wordpress.com/2009/01/05ksifo-kebijakankeamanan.ppt

http://syopian.net/blog/?p=629

Soal No.2

2010-10-20T20:42:00.000-07:00

Jawaban Untuk Soal No 2.A s/d 2.E

2. Ketentuan Sarbanes-Oxley

Sarbanes-Oxley Act 2002 memiliki dampak yang cukup serius bagi perusahaan yang listed di Bursa Saham Amerika Serikat (NYSE dan NASDAQ) dan berbagai profesi penunjang pasar modal. Pihak-pihak yang kena dampak langsung dan memperoleh tambahan beban/tugas atas diberlakukan Sarbanes-Oxley Act diantaranya:
1 Akuntan publik bersertifikat (Certified Public Accoun¬tants -CPA) dan Kantor Akuntan Publik yang memeriksa perusahaan publik Amerika Serikat (AS), baik berada dalam yuridikasi AS maupun tidak;
2 Perusahaan yang listed di bursa Amerika Serikat (terutama manajemen, termasuk dewan perusahaan, direksi, karyawan, dan pemegang saham);
3 Pengacara yang berpraktik untuk perusahaan publik;
4 Perantara, penyalur, investor perbankan serta analis keuangan.

Apa saja yang diatur ?
Sarbox terdiri dari 11 judul atau bagian dan dijabarkan lagi dalam 66 sectionyang menetapkan hal-hal mulai dari tanggung jawab tambahan Dewan Perusahaan hingga hukuman pidana, sebagai berikut: .
TITLE I : PUBLIC COMPANY ACCOUNTING OVERSIGHT BOARD (9 section)
TITLE II : AUDITOR INDEPENDENCE (9 section)
TITLE III : CORPORATE RESPONSIBILITY (8 section)
TITLE IV : ENHANCED FINANCIAL DISCLOSURES (9 section)
TITLE V : ANALYST CONFLICTS OF INTEREST (1 section)
TITLE VI : COMMISSION RESOURCES AND AUTHORITY (4 section)
TITLE VII : STUDIES AND REPORTS (5 section)
TITLE VIII : CORPORATE AND CRIMINAL FRAUD ACCOUNTABILITY (7 section)
TITLE IX : WHITE-COLLAR CRIME PENALTY ENHANCEMENTS (6 section)
TITLE X : CORPORATE TAX RETURNS (1 section)
TITLE XI : CORPORATE FRAUD AND ACCOUNTABILITY (7 section)

Dalam Sarbanes-Oxley Act diatur tentang akuntansi, pengungkapan dan pembaharuan governance; yang mensyaratkan adanya pengungkapan yang lebih banyak mengenai informasi keuangan, keterangan tentang hasil-hasil yang dicapai manajemen, kode etik bagi pejabat di bidang keuangan, pembatasan kompensasi eksekutif, dan pembentukan komite audit yang independen. Selain itu diatur pula mengenai hal-hal sebagai berikut:
1 Mendirikan the Public Company Accounting Oversight Board, sebuah dewan yang independen dan bekerja full-time bagi pelaku pasar modal
2 Menetapkan beberapa tanggung jawab baru kepada dewan komisaris, komite audit dan pihak manajemen
3 Penambahan tanggung jawab dan anggaran SEC secara signifikan
4 Mendefinisikan jasa non-audit yang tidak boleh diberikan oleh KAP kepada klien
5 Memperbesar hukuman bagi terjadinya corporate fraud
6 Mensyaratkan adanya aturan mengenai cara menghadapi conflicts of interest
7 Menetapkan beberapa persyaratan pelaporan yang baru.

a. Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)
Dewan ini dibentuk berdasarkan amanat Sarbanes-Oxley Act Title I. PCAOB dibentuk untuk mengawasi proses penyusunan, pemeriksaan dan pelaporan laporan keuangan perusahaan publik di Amerika Serikat. Dewan ini mempunyai 5 orang anggota yang dipilih oleh SEC setelah berkonsultasi dengan Menteri Keuangan (Secretary of Treasury) dan Gubernur Bank Sentral (Chairman of the Federal Reserve Board). Masa tugas dari badan tersebut adalah 5 tahun dan dapat tidak dapat dipilih lagi setelah dua periode. Terdapat pembatasan atas keanggotaan tersebut, yaitu hanya dua orang CPA yang boleh menjadi anggota Badan ini pada waktu yang bersamaan, dan mereka tidak boleh berpraktik sebagai CPA selama 5 tahun terakhir sebelum menjabat sebagai anggota PCAOB.

HUKUMAN ATAS PELANGGARAN

PELANGGARAN HUKUMAN
1.Pengubahan, penghancuran, penyembunyian catatan apapun dengan maksud untuk menghambat proses investigasi yang sedang dilakukan pemerintah :
Denda dan/atau hukuman penjara maksimal 10 tahun.

2.Kertas kerja audit dan hasil reviewnya tidak disimpan selama (paling sedikit) lima tahun :
Denda dan/atau hukuman penjara maksimal 5 tahun.

3.Siapapun yang secara sadar melakukan atau berupaya untuk melakukan penipuan terhadap pembeli saham:
Denda dan/atau hukuman penjara maksimal 10 tahun.

4.Setiap CEO atau CFO yang karena kelalaiannya menyebabkan ketidak sesuaian antara isi pernyataan yang diberikan berkai¬tan dengan pelaporan Keuangan dan isi laporan keuangan itu sendiri :
Denda sampai $1,000,000 dan/atau 10 tahun penjara.

5.Sengaja memberikan isi pernyataan yang berbeda dengan isi laporan keuangan :
Denda sampai $5 juta dan/atau 20 tahun penjara

6.Dua atau lebih orang yang berkonspirasi untuk melakukan kecurangan atau menipu pemerintah :
Denda dan/atau hukuman penjara sampai dengan 10 tahun.

7.Setiap orang yang sengaja mengubah, menghancurkan, menyembunyikart catatan atau dokumen apapun dengan maksud merusak keutuhan catatan atau dokumen yang digunakan secara resmi :
Denda dan/atau hukuman penjara sampai dengan 20 tahun.

8.Penipuan melalui surat dan media elektron-ik.Pelanggaran terhadap pelaksanaan keten¬tuan Employee Retirement Income Security Act (ERISA) :
Hukuman penjara 20 tahun.Lama hukuman bervariasi tergantung jenis pelanggaran.

Sumber: Sarbanes-Oxley Act of 2002 and New York City Office of the Comptroller

Konsep Pengendalian
Pada dasarnya SOA menuntut implementasi internal control yang baik atas 3 (tiga) hal yang sangat erat kaitannya dengan GCG, yaitu:
a. Transparansi (transparency), menuntut kemampuan untuk dapat ditelusuri (treaceability) dan dapat diaudit dari setiap proses dan aktivitas yang terkait dengan pelaporan keuangan
b. Akuntabilitas (accountability), menuntut kejelasan dan ketiadaan benturan kepentingan (conflict of interest) atas informasi apa dan siapa yang bertanggung jawab. Selain itu, menjamin hak akses atas informasi dan rentang pengambilan keputusan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab terkait.
c. Keterukuran (measurability), bertujuan memberikan basis pengukuran untuk perbaikan secara berkelanjutan).
Untuk mengimplementasi SOA, perusahaan dan lingkungannya perlu menjalankan hal berikut:
a. Pertama, melakukan pemisahan fungsi yaitu pengaturan ruang lingkup tanggung jawab dan kewenangan serta akses pemakai (user) atas informasi perusahaan. Hal ini untuk menjaga independensi antara manajemen perusahaan, auditor, penyedia jasa non audit, Komite Audit, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan
b. Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama yang terkait dengan implementasi pengendalian internal termasuk masalah kewenangan akses yang lebih luas kepada Departemen Audit Internal (Satuan Pengawasan Intern).
c. Ketiga, menjaga integritas atas siklus pelaporan keuangan. Dalam hal ini, perusahaan dapat menerapkan pemrosesan data secara elektronik (Electronic Data Processing) dalam pelaporan keuangannya serta meminimalisasi aktivitas atau proses-proses transaksi & pelaporan keuangan secara manual.
d. Keempat, penegakan sanksi yang tegas atas setiap pelanggaran atas aturan yang dilakukan.
Dari keseluruhan Sarbanes Oxley Act, terdapat dua bagian yang mengatur mengenai internal control, dan sering dibahas, yaitu Section 302 dan Section 404. Seksi 404 secara khusus memberikan perhatian kepada internal kontrol perusahaan atas laporan keuangannya.

Section 404 ‘Management Assessments of Internal Controls’
1. Setiap laporan tahunan yang diserahkan kepada Securities Exchange Commission harus berisi laporan internal control, yang akan:
a. Menyatakan tanggung jawab manajemen untuk membuat dan menjaga struktur dan prosedur internal control yang cukup untuk pelaporan keuangan.
b. Berisi penilaian efektivitas struktur dan prosedur internal control pada akhir tahun fiscal perusahaan.
2. Setiap kantor akuntan publik beregister yang menyiapkan atau mengeluarkan laporan audit bagi perusahaan harus menguji dan melaporkan penilaian kecukupan dan efektivitas struktur dan prosedur internal control yang dibuat oleh manajemen perusahaan sebagai bagian dari audit laporan keuangan menurut standar atestasi.
Sedangkan dalam Section 302, CEO dan CFO secara personal harus menerangkan dengan sebenarnya (certify) bahwa mereka bertanggung jawab untuk prosedur dan control yang diungkapkan. Tiap laporan triwulan harus berisi pernyataan bahwa mereka telah melaksanakan evaluasi design dan efektivitas control. Eksekutif yang menyatakan juga harus menyatakan bahwa mereka mengungkapkan kepada Komite Audit dan auditor independen mengenai kekurangan/kelemahan pengendalian yang signifikan, kelemahan material, dan tindakan fraud. SEC juga mengusulkan persyaratan sertifikasi yang diperluas yang memasukkan prosedur dan internal control untuk pelaporan keuangan, selain persyaratan terkait pengungkapan control dan prosedur.

Sumber : http://dito-gudboy.blogspot.com/2010/03/sarbanes-oxley-act.html

    Bostelman (2005:15) menyatakan bahwa proses pengendalian internal atas pelaporan keuangan (internal controls over financial reporting) harus mencakup tiga elemen, yaitu:
a. Pemeliharaan dokumentasi yang akurat, wajar, dan dalam rincian yang memadai yang mencerminkan transaksi dan disposisi aset
b. Keyakinan yang memadai atas pencatatan transaksi sesuai dengan prinsip akuntansi secara umum
c. Keyakinan yang memadai terhadap tindakan prevention atau detection pada hak akuisisi, penggunaan, atau disposisi asset perusahaan TELKOM presentation to HCGA (2007:16) internal control perusahaan dilaksanakan pada beberapa level kontrol, yaitu:
a. Entity level control
Soft control, pengendalian yang dilakukan oleh top manajemen, seperti: komitmen dari pimpinan puncak, etika bisnis, dan corporate governance.
b. Transactional level control
Hard control/physical control, pengendalian di dalam proses dan sistem untuk mengawali, mencatat, melaksanakan, dan melaporkan transaksi yang telah dilakukan. Dengan kata lain, pengendalian internal level transaksional melibatkan serangkaian aktivitas yang secara umum bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh akun signifikan beserta risiko dan pengendalian terkait telah diidentifikasi, dilaksanakan, dan diuji secara memadai sehingga efektivitasnya dapat terukur.
c. IT General control
Pengendalian atas aplikasi dan sistem pemeliharaan software dan keamanan akses dalam program aplikasi dan data perusahaan, yang disesuaikan dengan peran dan tanggung jawab karyawan.

PENGARUHNYA TERHADAP AUDITOR IT:

mengharuskan para eksekutif keuangan senior mengungkapkan berbagai laporan baik kelemahan kelemahan yang terjadi di dalam perusahaan baik material ataupun tidak. Dengan adanya hal ini berdampak pada auditor TI yang harus mengevaluasi, menilai, dan melaporkan ke pihak manajemen sesuai dengan undang undang S-OX.

PENGARUH TERHADAP AUDITOR INTERNAL
a. Tanggung jawab manajemen terhadap internal controls over financial reporting (ICOFR)
b. Atestasi manajemen terhadap efektifitas internal control over financial reporting (ICOFR) berdasarkan pengujian yang dilakukan
c. Auditor harus melakukan atestasi dan melaporkan evaluasi atas laporan manajemen Menurut Bostelman (2005:31), “Internal control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles.”

Sumber : http://www.ittelkom.ac.id/library/index.php?view=article&catid=25%3Aindustri&id=446%3Asarbanes-oxley-act&option=com_content&Itemid=15

PENGARUH TERHADAP AUDITOR KEUANGAN
Membentuk suatu Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) yang
anggotanya independen dan ditunjuk   oleh Securities Exchange Commission
(SEC) [section 101].
Melarang   KAP yang sedang melakukan audit   melaksanakan juga jasa
pelayanan non-audit pada klien yang sama. [section 201]
Adanya kewajiban rotasi bagi KAP maupun partner in-charge dari KAP (dibatasi
lima tahun) dalam melakukan audit bagi klien yang sama.[section 203]
Auditors harus melapor kepada komite audit (KA) dan tidak saja kepada
manajemen. [section 204]
KA harus terdiri dari anggota independen. [section 301]
KA bertanggung jawab untuk penunjukan dan penyupervisian auditor. [section 301]
Pengungkapan secara lengkap hal-hal   lepas neraca (off balance sheet) yang
material. Dan ini harus dinyatakan secara eksplisit dalam “diskusi dan analisis
manajemen”. [section 401]
Laporan keuangan tahunan harus menyertakan   pernyataan mengenai
tanggung jawab manajemen atas Internal control (IC) dan asesmen manajemen
terhadap kondisi IC yang ada di perusahaan. [section 404].
KA bertanggung jawab untuk penunjukan dan penyupervisian auditor.
Pengungkapan secara lengkap hal-hal   lepas neraca (off balance sheet) yang
material. Dan ini harus dinyatakan secara eksplisit dalam “diskusi dan analisis
manajemen”. [section 401]
Laporan keuangan tahunan harus menyertakan   pernyataan mengenai
tanggung jawab manajemen atas Internal control (IC) dan asesmen manajemen
terhadap kondisi IC yang ada di perusahaan. [section 404].
Sumber : http://www.lmfeui.com/data/S-OX%20Indonesia%20utk.%20Majalah.pdf

Soal No.1

2010-10-20T20:32:00.000-07:00

Jawanban Untuk No 1.A s/d 1.G

1.A

Saat ini saja di Indonesia sudah ada dua jenis sertifikasi selain sertifikasi internasional yang juga dilakukan di Indonesia yaitu CIA (certified internal auditor).

*. Qualified Internal Auditor (QIA)

QIA adalah gelar kualifikasi dalam bidang internal auditing, yang merupakan simbol profesionalisme dari individu yang menyandang gelar tersebut. Gelar QIA juga merupakan pengakuan bahwa penyandang gelar telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sejajar dengan kualifikasi internal auditor kelas dunia. QIA diberikan oleh Dewan Sertifikasi yang terdiri dari unsur-unsur organisasi profesi internal audit terkemuka di Indonesia yaitu unsur Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan (BPKP), Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern , The Institute of Internal Auditor (IIA) Indonesia Chapter, Perhimpunan Auditor Internal Indonesia (PAII), YPIA dan akademisi serta praktisi bisnis yang memiliki kompetensi dan komitmen terhadap internal auditing. Sampai saat ini, YPIA adalah satu-satunya lembaga yang diberi wewenang oleh Dewan Sertifikasi untuk menyelenggarakan pendidikan dan Ujian Sertifikasi QIA.

Gelar QIA dapat diperoleh oleh seorang auditor setelah menjalani serangkaian pelatihan / ujian sertifikasi dan dinyatakan lulus yang dilaksanakan oleh Institut Pendidikan Audit Manajemen / Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) yang terdiri dari 5 (lima) jenjang, sebagai berikut :

Pelatihan Audit Intern Tingkat Dasar I.
Pelatihan Audit Intern Tingkat Dasar II
Pelatihan Audit Intern Tingkat Lanjutan I
Pelatihan Audit Intern Tingkat Lanjutan II
Pelatihan Audit Intern Tingkat Manajerial.

*. Professional Internal Auditor (PIA)

Pusat Pengembangan Akuntansi & Keuangan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PPAK STAN) memberikan pengakuan berupa pemberian sertifikat Professional Internal Auditor (PIA) terhadap peserta Pendidikan & Pelatihan (diklat) auditor internal yang telah menyelesaikan 5 tahapan diklat auditor internal yaitu :

1). Diklat Dasar-dasar Audit.

2). Diklat Audit Operasional.

3). Diklat Psikologi dan Komunikasi Audit.

4). Diklat Audit Kecurangan.

5). Diklat Pengelolaan Tugas-tugas Audit.

Selain kepada peserta diklat yang telah mengikuti kelima tahapan diklat tersebut, sertifikat Professional Internal Auditor juga diberikan bagi para Kepala Satuan Pengawas Intern dan Kepala Badan Pengawas Daerah yang telah mengikuti Diklat Khusus yang diselenggarakan oleh PPAK STAN.

1.B

Profesi audit internal memiliki Persyaratan profesi yang harus ditaati dan dijalankan oleh segenap auditor internal. Kode etik tersebut memuat standar perilaku sebagai pedoman bagi seluruh auditor internal.

Konsorsium Organisasi Profesi Auditor Internal (2004) telah menetapkan kode etik bagi para auditor internal yang terdiri dari 10 hal sebagai berikut :

Auditor internal harus menunjukkan kejujuran, obyektivitas dan kesanggupan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggungjawab profesinya.
Auditor internal harus menunjukkan loyalitas terhadap organisasinya atau terhadap pihak yang dilayani. Namun demikian, auditor internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum.
Auditor internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal atau mendiskreditkan organisasinya.
Auditor internal harus menahan diri dari kegiatan-kegiatan yang dapat menibulkan konflik dengan kepentingan organisasinya atau kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka, yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggungjawab profesinya secara obyektif.
Auditor internal tidak boleh menerima sesuatu dalam bentuk apapun dari karyawan, klien, pelanggan, pemasok ataupun mitra bisnis organisasinya, yang dapat atau patut diduga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.
Auditor internal hanya melakukan jasa-jasa yang dapat diselesikan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya.
Auditor internal harus mengusahakan berbagai upaya agar senantiasa memenuhi Standar Profesi Audit Internal.
Auditor internal harus bersikap hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya. Auditor internal tidak boleh menggunakan informasi rahasia (i) untuk mendapatkan keuntungan pribadi, (ii) secara melanggar hukum, (iii) yang dapat menimbulkan kerugian terhadap organisasinya.
Dalam melaporkan hasil pekerjaannya, auditor internal harus mengungkapkan semua fakta-fakta penting yang diketahuinya, yaitu fakta-fakta yang jika tidak diungkap dapat (i) mendistorsi laporan atas kegiatan yang direview, atau (ii) menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum.
Auditor internal harus senantiasa meningkatkan kompetensi serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya. Auditor internal wajib mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan.

1.C

Profesi auditor internal sangat dibutuhkan oleh suatu organisasi apapun, baik perusahaan swasta, BUMN/BUMD, perusahaan multinasional, perusahaan asing, pemerintahan, lembaga pendidikan dan Organisasi Nir Laba. Dalam melakukan rekrutmen terhadap tenaga auditor internal untuk suatu organisasi, selain dapat diambil dari karyawan / staf dari bagian / Divisi lain, juga diperoleh dari pihak luar organisasi, baik yang telah berpengalaman maupun yang baru lulus dari perguruan tinggi (fresh graduate). Persaingan untuk memperebutkan posisi auditor internal ternyata lebih ketat dibandingkan posisi tenaga staf akuntansi (accounting staff) atau auditor untuk Kantor Akuntan Publik (KAP), sebab auditor internal dapat diperebutkan oleh lulusan dari berbagai disiplin ilmu serta berbagai pengalaman kerja.

1.D

Saat ini di Indonesia sudah ada tiga organisasi profesi yang berkaitan dengan internal audit. Banyaknya organisasi ini menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap profesi ini sudah sangat besar. Organisasi profesi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern (FK SPI)

Forum ini awalnya bernama FKSPI BUMN/BUMD karena anggotanya para auditor internal yang bekerja pada Satuan Pengawasan Intern (SPI) di BUMN/BUMD. Sehubungan dengan keanggotaan yang terbuka bagi auditor intern yang bekerja di sektor perusahaan swasta, multi nasional maupun asing maka berubah menjadi FK SPI.

b. Perhimpunan Auditor Internal Indonesia (PAII)

Organisasi ini menghimpun para auditor internal yang telah memiliki gelar Qualified Internal Auditor (QIA).

c. Asosiasi Auditor Internal (AAI)

Anggota AAI tersebar di seluruh Indonesia baik yang berasal dari BUMN/BUMD/Swasta. AAI juga membuka keanggotaan dengan auditor internal dari perguruan tinggi berstatus Badan Hukum Milik Negara dan perusahaan baik BUMN/BUMD maupun privat.

AAI akan menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Auditor Internal untuk meningkatkan penguasaan auditor atas pengetahuan dan komptensi teknis dibidang pelaporan keuangan (financial reporting), Corporate Governance, dan pengawasan perusahaan (corporate control). Juga dalam hal Pencegahan Kecurangan (Fraud Prevention), Pendeteksian Kecurangan (Fraud Detection), dan Penginvestigasian Kecurangan (Fraud Investigation). Ke depan AAI akan menjadi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSF) untuk profesi auditor internal.

1.E

1). Menyediakan wadah untuk meningkatkan kompetensi dan integritas anggota secara berkesinambungan;

2). Mendorong pemberdayakan fungsi dan peran auditor internal;

3). Meningkatkan kualitas auditor internal sesuai tuntutan perkembangan lingkungan dan standar profesi;

4). Membangun komitmen anggota dalam pengembangan profesionalisme audit intern.

1.F

Sampoerna Strategic Square
Level 18 & 30 South Tower
Jl. Jend. Sudirman kav. 45-46
Jakarta 12930
Indonesia

1.G

Menurut Saya Tidak terdapat organisasi keanggotaan untuk mahasiswa, sehingga saya tidak dapat merincikan berapa biaya yang dikeluarkan.